PravadaNews – Menindaklanjuti amanat Presiden Prabowo Subianto soal menekankan berbagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Sekretariat Negara mengulas langkah strategis pembangunan arsitektur kebijakan yang terintegrasi dalam mendukung kesuksesan program prioritas nasional.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, kesuksesan dan keberlanjutan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Rini menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).
Rini mengungkapkan, Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai aktor dalam Strategic Diamond ingin memastikan adanya sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat.
“Sehingga kolaborasi lebih kuat, dan program pembangunan terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Rini di Jakarta, dikutip Minggu (29/3/2026).
Rini menilai, keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakannya, tetapi juga oleh bagaimana sistem pemerintahan bekerja secara terintegrasi. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian pelaksanaan, hingga koordinasi lintas instansi.
Dengan pendekatan network governance, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, di mana hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.
“Berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan hanya bisa berhasil bila dijalankan secara kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” jelas Rini.
Dengan begitu, Rini teringat dengan pesan Presiden yang menegaskan reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat.
Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat. Untuk mewujudkan ini perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) yang profesional yang berintegritas dan siap menjadi motor perubahan.
“Sinkronisasi kebijakan terkait pengelolaan SDM ASN pun menjadi hal krusial yang kami cermati bersama untuk memastikan SDM yang mendukung kesuksesan program prioritas pembangunan bisa dikelola dengan baik,” pungkas Rini.
