
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut). Salah satu tersangka, T Rahmansyah Putra, diduga menerima uang hingga Rp3,49 mi...
PravadaNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut). Salah satu tersangka, T Rahmansyah Putra, diduga menerima uang hingga Rp3,49 miliar. ...
PravadaNews – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menilai penghapusan unsur kerugian negara dari definisi tindak pidana korupsi berisiko mempersempit ruang penindakan korupsi di Indonesia. Menurut Praswad, unsur tersebut tetap diperlukan untuk menjerat...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat mencermati sidang uji materi ketentuan penghitungan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). KPK menilai perkara t...
PravadaNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp250 juta yang diserahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias. Uang tersebut tengah ditelaah untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan dugaan praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU...
PravadaNews — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menilai perubahan definisi tindak pidana korupsi dengan mengacu pada konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) perlu mempertimbangkan karakteristik dan modus korupsi di Indonesia. Pernyataan itu disampaik...
PravadaNews – Beras fortifikasi menjadi salah satu pilihan pangan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi. Saat hendak mengkonsumsinya, masyarakat hanya mengetahui bergantung pada informasi yang dicantumkan pada kemasan. Namun, informasi yang hanya dik...
PravadaNews – Bareskrim Polri menyita 6,4 ton beras yang diduga melanggar perlindungan konsumen terkait ketidaksesuaian kandungan gizi dengan klaim pada label kemasan. Tidak hanya itu, polisi juga menyita satu lini rangkaian mesin produksi dengan estimasi nilai mencapai Rp 1 miliar. ...
PravadaNews – Beras fortifikasi yang dipasarkan dengan klaim kandungan gizi tambahan kini menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan ketidaksesuaian antara kandungan gizi dan informasi pada label kemasan lima merek produk. Temuan ini menimbulkan perhatian terhadap pent...
PravadaNews – Bareskrim Polri telah memeriksa 12 saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen terkait pelanggaran beras Fortifikasi. Adapun pelanggaran yang dimaksud, yakni kandungan gizi pada Beras Fortifikasi diduga tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan....












