PravadaNews — Polemik penundaan transaksi rekening donasi untuk aksi sipil kembali mendapat sorotan pakar hukum. Kebijakan tersebut dinilai perlu dilihat bukan hanya dari aspek perbankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap hak warga negara. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai p...
PravadaNews — Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin diganti. Desakan itu disampaikan setelah Kejaksaan Agung dinilai memfasilitasi konferensi pers kuasa hukum tersangka dengan sangat tidak lazim. Fickar menilai Kejaksaan Agung (Keja...
PravadaNews – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dasar untuk langsung menetapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai tersangka terkait penerimaan amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardi...
PravadaNews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diawasi oleh lembaga independen dari luar pemerintah. Usulan itu menyusul terungkapnya dugaan korupsi yang menyeret aparat aktif dari Polri dan TNI. Pernyataan itu disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar ...
PravadaNews – Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menyeret aparat aktif dari dua institusi, yakni Polri dan TNI. Terbaru, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan (LMI) sebagai tersangka dalam pen...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mencari alat bukti dan meminta keterangan saksi yang memiliki keterkaitan dengan empat pegawai Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang diduga menerima suap dalam kasus importasi di Direktorat Bea dan Cukai. “Alat bukti itu bisa b...
PravadaNews – Munculnya nama empat pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam persidangan kasus dugaan suap importasi yang melibatkan PT Blueray Cargo kembali menjadi sorotan publik. Meski nama mereka telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu laporan resmi dari masyarakat terkait dugaan korupsi dalam pembangunan Stadion Barombong. Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut mengaku belum menerima pengaduan yang disertai data dan bukti awal yang me...
