PravadaNews – Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi daerah tertinggal, Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua Pegunungan mencatatkan satu capaian yang menonjol, yakni seluruh desa di wilayah tersebut tidak mengalami konflik sosial maupun bencana.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, dikutip Minggu (19/7/2026), 100 persen desa di Tolikara dilaporkan terbebas dari konflik sosial dan juga tidak mengalami bencana, mencerminkan kondisi keamanan dan kehidupan sosial masyarakat yang relatif kondusif meski berbagai indikator pembangunan dasar masih memerlukan perhatian serius.
Status Tolikara yang masih tergolong kabupaten sangat tertinggal menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai indikator pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga akses teknologi masih berada pada tingkat yang rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Di sektor pendidikan, angka partisipasi sekolah tingkat SMP tercatat sebesar 52,48 persen, sedangkan partisipasi pendidikan tingkat SMA hanya mencapai 33,33 persen. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan fasilitas pendidikan. Hanya 10,64 persen desa yang memiliki sekolah dasar (SD), sementara desa yang memiliki sekolah menengah pertama (SMP) hanya 3,85 persen.
Meski demikian, akses menuju sekolah relatif lebih baik dibandingkan ketersediaan fasilitas. Sebanyak 61,28 persen desa dinilai memiliki kemudahan untuk mencapai SMP, menunjukkan sebagian masyarakat masih mengandalkan sekolah yang berada di desa lain.
Kondisi serupa juga terlihat pada sektor kesehatan. Desa yang memiliki dokter hanya mencapai 1,47 persen, sedangkan desa yang memiliki fasilitas kesehatan baru sekitar 8,07 persen. Meski demikian, sebanyak 61,53 persen desa memiliki akses yang relatif mudah menuju fasilitas kesehatan di wilayah sekitarnya.
Rendahnya layanan kesehatan juga tercermin dari cakupan imunisasi balita. Data menunjukkan hanya 12,77 persen balita yang memperoleh imunisasi lengkap. Selain itu, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan bagi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir baru mencapai 39,13 persen, menggambarkan masih terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak.
Di bidang ekonomi dan teknologi, aktivitas masyarakat masih didominasi sektor primer. Penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian hanya mencapai 11,18 persen, sedangkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan nonmakanan tercatat 24,54 persen, mengindikasikan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
Pemanfaatan teknologi informasi juga masih sangat rendah. Pengguna internet hanya mencapai 1,73 persen dari total penduduk, sementara rumah tangga yang menggunakan telepon sebesar 48,61 persen.
Dari sisi infrastruktur dasar, sebanyak 85,36 persen rumah tangga telah menggunakan listrik. Namun, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan besar karena baru 7,74 persen rumah tangga yang menikmati layanan tersebut.
Kualitas infrastruktur jalan juga masih perlu ditingkatkan. Hanya 9,36 persen desa yang memiliki jalan utama berpermukaan aspal, sehingga sebagian besar mobilitas masyarakat masih bergantung pada jalan tanah, batu, atau jalur alternatif yang dipengaruhi kondisi cuaca.
Di balik berbagai keterbatasan tersebut, Tolikara justru menunjukkan modal sosial yang kuat. Seluruh desa tercatat tidak mengalami konflik sosial maupun bencana sepanjang periode pendataan. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Stabilitas keamanan dan harmonisasi sosial dinilai menjadi aset berharga dalam mendorong pemerataan pembangunan. Dengan situasi masyarakat yang kondusif, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan layanan dasar, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ke depan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan layanan kesehatan, serta perluasan akses internet menjadi tantangan utama yang perlu diprioritaskan agar Tolikara tidak hanya dikenal sebagai daerah yang damai, tetapi juga mampu mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
